Di Balik Janji Sekolah Rakyat
Penulis: Sulistyowati, M.Pd
Bayangkan seorang anak usia 10 tahun di pelosok desa yang setiap pagi terbangun bukan untuk bersiap ke sekolah, melainkan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Bukan karena tidak mau belajar, melainkan karena keluarganya tidak mampu. Inilah potret nyata yang masih dijumpai di berbagai sudut Indonesia. Untuk menjawab realitas itu, pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat, yaitu sekolah berasrama khusus anak-anak dari keluarga termiskin yang seluruh biayanya ditanggung negara. Tidak ada pungutan, tidak ada syarat rumit. Hanya satu ketentuan utama, yaitu keluarga harus masuk kelompok 20 persen terbawah secara ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah. Program ini terdengar menjanjikan. Namun apakah janji itu akan benar-benar terwujud?
Konsep Sekolah Rakyat berangkat dari semangat mulia, yaitu memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan. Namun di balik niat baik itu, sejumlah kekhawatiran penting layak diajukan. Apakah ini benar-benar langkah terbaik, atau justru menambah kebijakan yang saling tumpang tindih dengan yang sudah ada?
Pendirian Sekolah Rakyat tidak bisa lepas dari soal efisiensi anggaran. Jika program ini membutuhkan ruang administrasi, tenaga pengajar, dan infrastruktur tersendiri, pertanyaannya adalah apakah sumber daya itu bisa digunakan secara tepat dan berkelanjutan. Bukankah lebih masuk akal untuk memperkuat sekolah dan PKBM yang sudah ada agar lebih inklusif, ketimbang membangun lembaga baru dari nol?
Di tingkat kabupaten, gambaran nyatanya cukup mengejutkan. Sekolah Rakyat rintisan umumnya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sambil menunggu lahan definitif. Di Kabupaten Kebumen misalnya, program ini beroperasi di SKB Kecamatan Pejagoan dengan 100 siswa dari keluarga Desil 1 dan 2, sementara lahan permanen seluas 7 hektar masih disiapkan di kecamatan lain. Seleksi peserta dilakukan secara berlapis, mulai dari verifikasi ekonomi berdasarkan DTSEN, tes akademik, psikotes, hingga pemeriksaan kesehatan. Ini menunjukkan keseriusan program, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa siap pemerintah daerah menyediakan lahan, guru, dan infrastruktur yang memadai secara merata.
Risiko fragmentasi juga perlu diwaspadai. Ketika lembaga baru hadir tanpa koordinasi yang kuat, sistem pendidikan justru bisa makin terpecah. PKBM berjalan dengan jalurnya sendiri, sekolah formal dengan segala keterbatasannya, dan Sekolah Rakyat dengan aturan serta anggarannya yang terpisah. Tanpa sinergi yang jelas, upaya besar ini bisa berakhir menjadi sekadar tambahan struktur tanpa dampak nyata.
Keberhasilan Sekolah Rakyat pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana ia mampu berinovasi, bukan sekadar mereplikasi model sekolah konvensional. Kurikulum yang kontekstual menjadi kuncinya. Di wilayah pesisir, pembelajaran bisa mencakup pengetahuan maritim dan pengolahan hasil laut. Di daerah pertanian, materi diarahkan pada keterampilan agraris modern dan kewirausahaan lokal. Dengan pendekatan semacam ini, siswa tidak hanya belajar, tetapi juga menemukan relevansi pendidikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Literasi digital juga tidak boleh diabaikan. Dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat rentan tertinggal jika tidak dibekali kecakapan digital sejak dini. Penguasaan teknologi bukan lagi nilai tambah, melainkan kebutuhan dasar agar mereka bisa bersaing dan membuka peluang baru di masa depan.
Di atas segalanya, peran guru adalah penentu. Kurikulum terbaik pun tidak akan berdampak tanpa pendidik yang memahami kondisi sosial-emosional siswanya. Anak-anak yang tumbuh dalam tekanan ekonomi kerap membawa beban psikologis yang tidak terlihat, seperti rasa minder, stigma, dan ketidakpercayaan diri. Guru di Sekolah Rakyat dituntut bukan hanya mengajar, tetapi juga hadir sebagai pembimbing yang membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik itu mungkin diraih.
Sekolah Rakyat bisa menjadi sekadar catatan dalam sejarah kebijakan, atau benar-benar menjadi jalan baru bagi anak-anak miskin menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Semuanya bergantung pada keseriusan pelaksanaan, bukan sekadar keberanian gagasan. Semoga ia benar-benar hadir sebagai ruang perubahan, bukan hanya sebagai janji yang menunggu bukti.
